Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra (paling kiri) di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Jumat (18/3/2016).
JAKARTA, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur DKI Jakarta memiliki nilai penting bagi semua partai politik. Karena itu ia meyakini semua partai politik akan menghitung setiap langkah yang diambil dengan cermat.
Yusril menuturkan, kemenangan di DKI Jakarta akan menjadi modal besar bagi partai politik untuk meraih kemenangan di daerah lainnya. Ia bahkan menyebut kemenangan di DKI Jakarta akan membantu partai politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.
"Jangan orang melihat Pilkada DKI itu berdiri sendiri, tidak. Ada di daerah lain dan berkaitan dengan pilpres yang akan datang," kata Yusril, kepada Kompas.comdi Jakarta, Senin (21/3/2016). Karena itu, kata Yusril, akan ada beberapa kesepakatan yang diambil partai politik saat berkoalisi dalam menghadapi pilgub DKI Jakarta. Kemungkinan besar, sejumlah partai akan bergabung mengusung calon untuk menjadi pesaing bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).|
Kesepakatan tersebut berupa pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah lain. Dalam koalisi, apalagi lebih dari dua partai politik, tentu harus ada partai yang mengalah tidak mengusung calon.
Menurut Yusril, kesepakatan politik itu lumrah terjadi. Misalnya partai A mendukung calon partai B di Jakarta, tetapi partai B balik mendukung calon partai A dalam pilkada lainnya.
"Golkar juga waktu itu minta bantu saya di (pilkada) NTB. Tapi di (pilkada) Bangka Belitung sokong saya ya. Itu biasa terjadi di partai," ucapnya.
Saat ini, partai politik di luar pendukung Ahok tengah berkonsolidasi untuk membentuk koalisi besar. Koalisi tersebut akan memunculkan satu pasangan calon sebagai pesaing Ahok.
Beberapa partai yang dikabarkan akan berkoalisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, PKS, Demokrat dan Golkar. Para elit partai tersebut terus berkomunikasi untuk mengambil keputusan terkait Pilkada DKI 2017.
"Jangan orang melihat Pilkada DKI itu berdiri sendiri, tidak. Ada di daerah lain dan berkaitan dengan pilpres yang akan datang," kata Yusril, kepada Kompas.comdi Jakarta, Senin (21/3/2016). Karena itu, kata Yusril, akan ada beberapa kesepakatan yang diambil partai politik saat berkoalisi dalam menghadapi pilgub DKI Jakarta. Kemungkinan besar, sejumlah partai akan bergabung mengusung calon untuk menjadi pesaing bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).|
Kesepakatan tersebut berupa pengusungan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah lain. Dalam koalisi, apalagi lebih dari dua partai politik, tentu harus ada partai yang mengalah tidak mengusung calon.
Menurut Yusril, kesepakatan politik itu lumrah terjadi. Misalnya partai A mendukung calon partai B di Jakarta, tetapi partai B balik mendukung calon partai A dalam pilkada lainnya.
"Golkar juga waktu itu minta bantu saya di (pilkada) NTB. Tapi di (pilkada) Bangka Belitung sokong saya ya. Itu biasa terjadi di partai," ucapnya.
Saat ini, partai politik di luar pendukung Ahok tengah berkonsolidasi untuk membentuk koalisi besar. Koalisi tersebut akan memunculkan satu pasangan calon sebagai pesaing Ahok.
Beberapa partai yang dikabarkan akan berkoalisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, PKS, Demokrat dan Golkar. Para elit partai tersebut terus berkomunikasi untuk mengambil keputusan terkait Pilkada DKI 2017.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar