Konvoi pengojek online saat melakukan sweeping taksi Blue Bird dan Ekspress di Jalan KH Abdullah Syafii, Selasa (22/3/2016) siang.
JAKARTA, Unjuk rasa para sopir angkutan umum, terutama taksi, yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) pada hari Selasa (22/3/2016) ini disebut CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim sebagai masalah kompetisi semata.
Nadiem tidak percaya jika penggerak massa dalam unjuk rasa tersebut mempermasalahkan regulasi yang dilanggar perusahaan penyedia jasa transportasi online atau berbasis aplikasi.
"Susah juga bilang soal regulasi karena semuanya sudah badan hukum. Semuanya sudah bayar pajak. Menurut saya, ini masalah kompetisi. Sebenarnya unsur (permasalahan) soal kompetisi," kata Nadiem di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa malam.
Menurut dia, dengan keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi online seperti Go-Jek, tukang ojek yang dulu tidak bayar pajak kini jadi punya penghasilan yang kena pajak.
Nadiem menganggap, antara jasa transportasi online dan jasa transportasi tradisional atau konvensional tidak dapat jalan beriringan.
"Saat ini banyak sekali, mungkin beberapa aturan yang dalam (transportasi) tradisional sudah bukan zamannya," tutur Nadiem.
Dia juga mengunggulkan sistem transportasi online karena dinilai jauh lebih baik untuk konsumen, terutama dalam hal harga transportasi. Jika harga di bidang transportasi dapat ditekan, Nadiem yakin hal itu dapat membantu banyak orang yang berada di kelas menengah hingga kelas menengah ke bawah.
Rabu besok, perusahaan penyedia jasa transportasi seperti Go-Jek, Grab, dan Uber, akan ikut dalam pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai tuntutan PPAD.
Perusahaan penyedia jasa transportasi online dianggap melanggar aturan karena menerapkan tarif sendiri dan disebut tidak membayar pajak dan tidak mengantongi izin angkutan umum, layaknya unit angkutan umum biasanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar