Gabungan sopir taksi dan bajaj melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.
JAKARTA, Pemerintah menegaskan bahwa menutup atau memblokir aplikasi pemesanan angkutan masyarakat tidak menyelesaikan persoalan kisruh yang terjadi dengan pengemudi angkutan darat.
"Pemerintah tidak bisa serta-merta memblokir aplikasi itu. Kalau kami tutup, berapa ratus orang lagi yang akan ribut? Ini tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Selasa (22/3/2016).
Oleh karena itu, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah mengkaji regulasi agar memberikan keadilan bagi kedua pihak, antara angkutan umum berbasis aplikasi dan angkutan konvensional.
Hal itu pun belum bisa diambil dalam waktu dekat.
"Mengubah itu tak seperti membalikkan telapak tangan," ujar Luhut.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru akan bertemu besok, Rabu (23/3/2016), untuk membicarakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Dia memastikan, dua kementerian terkait akan mengakomodasi tuntutan kedua pihak, baik para pengemudi angkutan darat konvensional maupun angkutan berbasis aplikasi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar